Menu

GGMH Minta KPK Tuntaskan Kasus Bansos Kota Bandung

Share Button

ups-dana-bansos-diembat-juga.2910JAKARTA – Gerakan Ganyang Mafia Hukum Indonesia (GGMH) mensinyalir telah terjadi kesepakatan antara penegak hukum dan Pemkot Bandung terkait penanganan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Kota Bandung. Dugaan itu karena penanggung jawab Bansos tidak juga dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya GGMH meminta kasus ini dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa dalam persidangan, Jaksa telah mengungkapkan keturutsertaan Walikota dan Sekda Bandung sebagai Penanggung Jawab Bansos Gate, tetapi hingga kini untuk mentapkan status tersangka sebagai pengguna anggaran atau penanggung jawab Bansis Gate 2009-2010 saja Jaksa tidak berani? Ada apa ini? Mungkinkah sudah terjadi deal tertentu antara penegak hukum dengan penguasa?” kata Koordinator GGMH Torkis Parlaungan Siregar melalui pernyataan sikapnya saat berdemonstrasi di Gedung KPK, Selasa (26/2/2013).

Menurut dia, jaksa harus berani melakukan penerobosan untuk menangkap pengguna anggaran/penanggung jawab Bansos Gate. “Apabila Kejaksaan tidak mampu menyelesaikanmaka rakyat menghendaki agar kejaksaan mundur saja, serahkan kepada KPK untuk turun menginvestigasi dan mengusut tuntas kembali Bansos 2009-2010 yang merugikan keuangan negara Rp 66 miliar,” katanya.

Ia menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan hasil pemeriksaan BPKP RI No. LHAI-9476/PW10/5/2009 tanggal 24 Desember 2009 yang pada intinya menyatakan terdapat gudaan kerugian negara dalam penggunaan Bansos Kota Bandung. Perkara ini selanjutnya ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan menetapkan tujuh terdakwa dalam kasus tersebut. “Semua terdakwa hanyalah tingkat pelaksana atau bawahan dari Walikota Bandung,” ujar Torkis.

Ia mengatakan, ketidakseriusan penegak hukum sudah terlihat saat Jaksa hanya menuntut terdakwa dengan hukuman 3-4 tahun penjara, padahal hukuman maksimal yang bisa dikenakan sampai 20 tahun. “Kenapa Jaksa sangat lunak dalam memberikan tuntutannya? Dalam proses sidang Jaksa juga tidak bisa menghadirkan Walikota Bandung ataupun menggunakan upaya paksa dimana jelas sekali dalam dakwaan walikota bersama-sama menggunakan dana anggaran Bansos,” tuturnya.

Torkis menambahkan, kekecewaan semakin meningkat ketika terdakwa Bansos hanya diganjar hukuman penjara satu tahun. “Tapi tidak ada perintah untuk segera masuk penjara sehingga para terdakwa masih beraktivitas normal di Kantor Walikota Bandung dan denda hanya Rp 50 juta. Kalau terdakwa tidak bisa bayar denda hanya ditambah satu bulan penjara. Nikmat sekali menjadi seorang koruptor sementara rakyat kehilangan Rp 66 miliar,” katanya.

sumber: PikiranRakyat

Share Button

Comments

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>